Lukman
Hakim
Mahasiswa
STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung
Aktivis
KAMMI
Hiruk pikuk politik di Indonesia menjadi perhatian
utama media, pemerintah, dan seluruh masyarakat saat ini. Bahkan pemerintah
belum bisa mengambil keputusan terkait konflik yang terjadi antara dua
institusi penegak hukum KPK-POLRI. Padahal tahun 2015, Indonesia dihadapkan
pada persaingan pasar bebas masyarakat Asia Tengggara yang disebut Masyarakat
Ekonomi ASEAN.
Pemerintah
belum mengoptimalkan persiapan menghadapai gelombang persaingan yang semakin
kompetitif. Baru sebatas sosialisas yang informasinya hanya dipahami oleh
segelintir orang. Mayoritas masyarakat belum tahu bahwa mereka akan menghadapi
akan bersaing dengan masyarakat Asia Tenggara di pasar bebas.
Padahal
negara lain menganggap bahwa MEA harus disambut dengan persiapkan yang matang agar
masyarakat mampu bertahan dengan negara-negara lain sebagai kompetitior.
Thailand misalnya, persiapan yang dilakukan pemerintah thailand dilakukan jauh
sebelum waktu MEA datang. Langkah strategis mendukung usaha masyarakat dan
pengesahan peraturan yang melindungi kepentingan masyarakat sudah dilakukan
agar masyarakat benar-benar siap mengahadapai arus MEA.
Persaingan
pasar bebas ASEAN tidak hanya terbatas pada sektor barang dan jasa, juga pada
kompetisi tenaga profesional seperti dokter, perawat, pengajar dan tenaga
profesional lain. Untuk itu pemerintah harus memberikan perhatian serius untuk
menghadapi gelombang Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan langkah strategis yang
berpihak pada kepentingan rakyat.
Peningkatan
mutu sumber daya manuisa, proteksi pemerintah terhadap industri rakyat, dan pelibatan pengusaha mutlak diperlukan agar
masyarakat Indonesia tidak sekedar menjadi penonton dan konsumen di pasar bebas
tersebut. Peran pemerintah mensinergikan sektor usaha yang digeluti oleh
pengusaha dan masyarakat sebagai upaya menjadi production
base yang menghasilkan produk bermutu dan siap bersaing dengan produk lain.
Kebijakan one village one product misalnya, adalah upaya tidak
membatasi kreativitas masyarakat untuk melakukan inovasi terhadap barang yang
dihasilkan. Ketika produksi barang dan jasa bisa dioptimalkan maka tugas
pemerintah memproteksi agar produk yang dihasilkan bisa bertahan dan selalu
dicari dipasaran.
Komitmen pemerintah melindungi kepentingan
rakyat Indonesia dalam arus pasar bebas negara-negara ASEAN sesungguhnya menjadi
momentum pembuktian janji Jokowi-JK untuk membangun ekonomi rakyat. Apakah
pemerintah concern dalam upaya
menepati janjinya sebagai wakil rakyat yang mengemban amanat dari rakyat, wallahu
alam.
Bagikan
Peran Pemerintah Menghadapi MEA
4/
5
Oleh
Lukman Hakim